Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Priyo Budi Santoso, secara khusus memimpin rapat pleno Komisi III dengan agenda tunggal penetapan Nasir Djamil sebagai Wakil Ketua Komisi menggantikan Fahri Hamzah. Pergantian ini merupakan permintaan resmi dari pimpinan Fraksi PKS yang ingin melakukan rotasi anggota mereka di parlemen.

“Apakah saudara-saudara dapat menyetujui saudara Nasir Djamil sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Priyo kepada peserta rapat di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/11). Peserta rapat kemudian menyahuti, “Setujuuu.” Setelah mengetukkan palu satu kali, Nasir Djamil dinyatakan secara resmi telah sah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Dalam sambutan singkatnya politisi Partai Golkar ini berharap komisi yang membidangi masalah hukum, HAM dan keamanan ini dapat menyelesaikan tugas, uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

“Saya berpesan agar Komisi III tetap pada niat awal tidak sedikitpun grogi pada berbagai kritik termasuk dari Pansel yang ingin menandingi kita, tak apa-apa,” tandasnya. Ia memastikan seluruh proses bebas dari pesan atau titipan, “Pimpinan-pun pasrah bongkok-an terserah dari mana yang akan saudara pilih itulah yang akan kita kirimkan kepada presiden.”

Rapat ditutup dengan penyerahan kembali palu sidang kepada jajaran pimpinan Komisi III yang hadir yaitu Benny K. Harman, Azis Syamsudin dan Nasir Djamil. Wakil Ketua Komisi dari FPAN Tjatur Sapto Edi berhalangan hadir dalam acara tersebut.

Kepada wartawan usai rapat Nasir Djamil menjelaskan akan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua Komisi III. Ia menyebut telah mengundurkan diri sebagai anggota Badan Legislasi sehingga dapat memberikan perhatian penuh pada tugas barunya ini.

Dari beberapa tantangan tugas yang dihadapi, Nasir menilai bidang legislasi akan menjadi perhatiannya. “Bidang legislasi, penyelesaian pembahasan RUU yang menjadi beban komisi akan jadi prioritas saya. Ada RUU Sistem Peradilan Anak, revisi UU Kejaksaan, termasuk RUU KPK dan RUU Tipikor kita akan upayakan tuntas sesuai jadwal,” ujarnya. (iky)